Opini ini ditulis oleh Ibu Yesi Elsandra (Dosen S1 Manajemen FEB UNIDHA dan juga Kepala LPPM Universitas Dharma Andalas, Pernah Tinggal di Jepang)
Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur oleh bom atom, Jepang terpaksa menyerah kepada tentara sekutu. Pada suatu hari Kaisar Hirohito mengumpulkan semua Jendral yang tersisa dan bertanya, “berapa guru kita yang tersisa?” Mendengar pertanyaan itu, para jenderal bingung, mengapa guru yang ditanyakan.
“Jangan khawatir kaisar yang mulia, jumlah kami masih cukup untuk melindungi kerajaan.” Jawab salah seorang jenderal.
“Bukan itu maksudku,” sela Kaisar.
“Aku ingin memastikan berapa jumlah guru kita yang tertinggal agar kita bisa belajar bagaimana mencetak bom sedahsyat itu. Kalau kita tidak belajar bagaimana kita bisa mengerjar ketertinggalan dari mereka. Kumpulkan seluruh guru yang tersisa diseluruh pelosok kerajaan, kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan.” Ujar kaisar Hirohito.
Sekarang Jepang berhasil menjadi negara maju. Saya percaya, pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan. Jika pemerintah serius mempersiapkan sistem pendidikan yang kokoh, kita tidak akan menemukan persoalan yang berarti dalam setiap tahun ajaran baru.
Sesuai surat edaran pemerintah kota Padang, awal masuk sekolah tahun ajaran 2022/2023 adalah Selasa, 12 Juli 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu terjadi gejolak di tengah masyarakat berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru. Ini disebabkan lemahnya infrastruktur dan sistem pendidikan di negara kita. Diantaranya:
- Antara deman dan supply tidak seimbang. Jumlah siswa baru dengan daya tampung sekolah tidak memadai. Jumlah SMPN yang ada di kota Padang sebanyak 43 dengan daya tampung sekitar 9.000 siswa, sedangkan yang mendaftar mencapai kurang lebih 15.000 siswa.
- Wajib belajar tidak diikuti oleh kewajiban pemerintah menyediakan sarana pendidikan. Jika memang wajib belajar 9 tahun, semestinya tidak ada tes bagi siswa baru SD dan SMP. Pemerintah wajib menerima siswa apa adanya, bagaimanapun kondisi kognitif anak. Jika daya tampung sekolah negeri terbatas, maka pemerintah wajib mencarikan substitusi di sekolah swasta dan membiayai seluruh biaya pendidikan anak di sekolah swasta tersebut. Bukankah usia ini wajib belajar? Berarti wajib juga bagi pemerintah menyediakan fasilitasnya.
- Antara SD negeri dan SD swasta tidak sinkron menerapkan syarat umur. SD negeri 7 tahun, sedangkan SD swasta ada yang 5.5 dan 6 tahun. Setelah mereka semua tamat SD dan memilih SMP negeri, timbul persoalan dalam masalah umur. Semestinya antara SD negeri dan SD swasta sama peraturan batas umur ini.
- Sistem zonasi tidak diikuti oleh standarisasi kualitas dan mutu. Sekolah di kota dinilai lebih bermutu baik secara fisik, sarana dan prasarana termasuk guru. Sedangkan sekolah di pelosok malah sebaliknya. Sehingga orang tua dan anak lebih memilih sekolah di kota ketimbang di dekat rumahnya.
- Jika ingin sistem zonasi diterapkan secara penuh, benahi sarana dan prasarana semua sekolah, buat kualitas dan mutunya sama. Tidak ada labelisasi sekolah favorit, sekolah unggulan, dll. Roling guru dalam waktu tertentu ke berbagai sekolah.
- Kurikulum terlalu berat untuk peserta didik. Padahal hidup ini tidak hanya persoalan nilai dan angka, tapi yang penting bagaimana anak memiliki kecakapan hidup, memiliki karakter yang positif dan berani berimajinasi.
Mari kita lihat bagaimaan sistem Pendidikan di Jepang sehingga negara yang kalah dalam perang dunia ke 2 itu berhasil menjadi negara maju. Tidak ada kehebohan yang berarti yang terjadi pada orang tua menjelang tahun ajaran baru, karena semua anak akan diterima di sekelah negeri yang terdekat rumahnya. Tidak ada anak dan orang tua yang gigit jari karena tidak kebagian kursi sekolah.
Sistem Informasi Kependudukan sudah sangat berjalan baik. Setiap penduduk baik penduduk asli maupun pendatang akan terdata seluruh identitasnya, termasuk penghasilannya.
Mengapa sistem zonasi tidak mengalami gejolak dan penolakan dari masyarakatnya?
- Semua sekolah sama standar kualitasnya.
Tidak saja proses belajar mengajarnya yang dibuat sama standarnya, tetapi fasilitas fisik gedungpun sama. Misalnya semua sekolah punya lapangan olah raga yang sama ukurannya, semua memiliki kolam renang, semua memiliki gedung serba guna, loker sepatu, loker tas, meja dan kursi belajar sama, papan tulis magnetik sama, WC yang sama baiknya, dsb.
Bahkan soal ulanganpun semua dibuat sama dengan kertas HVS 80 gram full warna. Anak-anak tertarik dengan gambar yang berwarna. Jarang sekali ada soal multiple choice.
Jika melihat fasilitas fisik gedungnya dan juga fasilitas belajar mengajarnya, maka tidak salah Jepang menjadi negara maju karena kualitas pendidikan sangat diprioritaskan pemerintahnya.
- Guru dirolling.
Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana profesionalnya guru mengajar dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Bahan ajarnya banyak, retorika mengajarnya tidak membosankan, dan mereka kadang bekerja hingga malam untuk mempersiapkan keperluan proses belajar mengajar untuk esok harinya.
Seluruh guru memiliki kompetensi mengajar sehingga bisa dikatakan tidak ada guru yang bekerja asal asalan. Para guru itu dan juga kepala sekolah dirolling ke semua sekolah. Jadi tidak ada guru di sekolah sini bagus sedangkan di sekolah sana tidak bagus.
- Infrastruktur sangat mendukung.
Orang tua tidak akan cemas melepas anaknya yang baru berusia 6 tahun berjalan kaki sejauh 1-2 km ke sekolah karena tersedia jalan khusus untuk pejalan kaki. Jika ada penyebrangan, ada lampu merah yang berfungsi dengan baik dan ditaati seluruh pengendara
Saat ini yang dibutuhkan adalah keseriusan pemerintah memprioritaskan kualitas Pendidikan. Jika memang wajib belajar 9 tahun dengan sistem zonasi, berarti wajib juga bagi pemerintah menyediakan sekolah beserta infrastrukturnya.
*sumber: HarianSinggalang.co.id / Rahmat Zikri (10 Juli 2022)
Selengkapnya dapat dilihat pada link berikut ini https://hariansinggalang.co.id/dilema-pendidikan-di-tanah-air/?amp=#amp_ct=1657547939881&_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16575477636492&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.
