Third Stage

1. Memburuknya kesehatan masyarakat
2. Permintaan global yang menurun terhadap barang dan jasa
3. Penurunan demand dan supply domestik karena adanya pembatasan sosial (social distancing)
4. Adanya penurunan harga minyak

Forth Stage

Terakhir, beliau menyampaikan bahwa “New Normal” di Kuwait dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan, dimulai dari tanggal 31 Mei 2020 hingga 31 Agustus 2020 mendatang. Adapun “New Normal” Protokol Keselamatan Kesehatan Tempat Kerja terdiri dari:

Fifth Stage

1. Pos pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja
2. Cuci tangan sesering mungkin (menggunakan sabun dengan air yang mengalir / hand sanitizer)
3. Gunakan masker & sarung tangan pelindung saat ke luar rumah
4. Tindakan pencegahan penularan melalui glass screen
5. Pembatasan fisik (physical distancing) di tempat kerja. Contohnya, menggunakan poster atau stiker di lantai sebagai pengingat
6. Menjaga kebersihan di tempat kerja
7. Pekerja yang sakit tidak diizinkan untuk bekerja
8. Menggunakan teknologi digital untuk melakukan reservasi dan pembayaran (jika perlu)

Pemateri 2 yaitu Assoc. Prof. Nor Azilah Husin

Pemateri kedua Ibu Dr. Nor Azilah Husin (Senior Lecturer in Human Resources Management Department, Faculty of Business, Universiti Selangor) menyampaikan materi dengan judul “The New Normal: Setting the Priorities between Health and Economy”. Menurut beliau, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan otoritas keuangan telah menerapkan langkah-langkah fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik, bertarget untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 pada ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Langkah-langkah ini termasuk bantuan langsung tunai yang dicairkan tepat waktu untuk masyarakat miskin dan rentan, serta pemotongan pajak dan bantuan pembayaran pinjaman untuk para pekerja dan unit bisnis. Presiden RI menyatakan bahwa akan membantu pemerintah daerah menegakkan protokol kesehatan dan pembatasan fisik untuk memperlambat penyebaran virus, sambil mengedukasi tentang langkah-langkah normal baru. Sementara itu, Kementerian Kesehatan, sementara itu, telah mengeluarkan surat edaran yang menjelaskan protokol kesehatan yang harus diterapkan di tempat kerja pada kondisi normal baru. Protokol ini termasuk pula upaya menjaga kebersihan kantor, mengurangi jam lembur dan menyediakan buah yang tinggi vitamin C atau suplemen vitamin C untuk karyawan.

Senior Lecturer in Human Resources Management Department, Faculty of Business, Universiti Selangor (UNISEL)

Bagaimana Pemerintah Malaysia melakukan upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19? Berikut 15 (lima belas) langkah yang diterapkan oleh Pemerintah Malaysia: (1) Kerjasama yang solid tanpa melihat gender, agama, maupun status sosial; (2) Menyediakan fasilitas kesehatan yang mengalami kekurangan alat pelindung diri (APD); (3) Menghormati tenaga medis sebagai garda terdepan; (4) Penduduk Malaysia dihimbau untuk pulang ke negara asalnya; (5) Melindungi tuna wisma dan pekerja asing; (6) Mengabaikan perbedaan politik / partai tertentu demi kemajuan Malaysia; (7) Pemerintah menyiapkan bantuan berupa uang tunai; (8) Kebijakan kampus / universitas yang menyediakan kebutuhan pokok untuk mahasiswa/i; (9) Bank di Malaysia membolehkan rekaksasi pinjaman hingga 6 (enam) bulan ke depan; (10) Menyiapkan tim yang disebut dengan “Tabliq Cluster” yang tugasnya mematuhi semua aturan dari Ministry of Health (MOH) dikenal dengan istilah melayu Departemen Kesehatan; (11) Membangun rumah sakit sementara dalam waktu cepat; (12) Adanya relawan yang sigap; (13) Menyiapkan dan meningkatkan Movement Control Order (MCO) atau dikenal dengan istilah melayu “Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia”; (14) Tersedianya tenaga medis handal (Top Doctor); serta (15) Melakukan penggalangan dana (donasi).

Kemudian, beliau juga menuturkan bagaimana perubahan perilaku individu, organisasi, dan perusahaan semenjak pandemi Covid-19 dan jelang “New Normal” ini:

1. Perusahaan / kantor-kantor ditutup
2. Pekerjaan dilakukan dari jarak jauh
3. Banyak orang melakukan migrasi dari kota ke kota bahkan dari kota ke desa
4. Jika kita memiliki bakat (talent), kita akan dipakai orang saat kondisi ini
5. Banyak koneksi dilakukan secara online
6. Tidak ada kemacetan bahkan lalu lintas kosong
7. Apartemen-apartemen kosong tanpa penghuni di pusat kota

Pemateri 3 yaitu Dr. Udrekh

Pemateri ketiga Bapak Dr. Udrekh (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana – Bidang Perencanaan dan Analisis Situasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia) menyampaikan materi dengan judul “Challenges for Policy Implementation of Productive Community and Covid Safe”.

Director of Disaster Management System, BNPB

Menurut beliau, pertimbangan terhadap “New Normal” dapat dilihat melalui:

1. Kondisi Kurva Epidemiologi Indonesia belum menunjukkan tren horizontal.
2. Beberapa kebijakan seperti protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menunjukkan efek yang cukup baik dalam memutus rantai penularan.
3. Kebijakan yang dikeluarkan masih belum diterapkan dengan baik untuk menegakkan aturan
4. Masalah ekonomi dan psikologis menyebabkan implementasi protokol kesehatan tidak berfungsi dengan baik untuk mendorong kepatuhan publik
5. Idul Fitri dan hari libur, berkontribusi pada sulitnya menerapkan instruksi “tidak mudik”, ditambah dengan pertimbangan sektor industri dan jasa.

Productive and Safe Protocol Phases of Covid-19

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa kebijakan proses komunikasi yang diterapkan Pemerintah RI meliputi:

1. Proses komunikasi dan koordinasi didukung dengan baik secara online (virtual meeting)
2. Penilaian tingkat kesiapan daerah, pertemuan rutin telah dilakukan langsung ke pemerintah daerah
3. Komunikasi langsung pribadi dengan pemerintah daerah yang ada “zero case” kasus Covid-19
4. Gugus tugas juga mengamati respons masyarakat melalui media. Namun, itu disebarluaskan melalui media sosial. Perlu strategi komunikasi publik lainnya

Ketua Gugus Tugas Covid-19 (Doni Monardo)

Terakhir, beliau menjelaskan terkait dengan kebijakan dan monitoring & evaluation (monev) yang diterapkan oleh Pemerintah RI, yaitu:

1. Semua kebijakan memerlukan data yang valid. Pengumpulan data harian dan proses analisis membutuhkan dukungan para ilmuwan
2. Kebijakan membutuhkan pemahaman tentang Ipoleksosbud Hankam. Kebijakan harus dibangun berdasarkan aspek-aspek di atas. Ipoleksosbud Hankam disebut juga dengan PANCAGATRA yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: Ideologi, POLitik, EKonomi, SOSial – BUDaya, pertaHANan – KeAManan
3. Semua kebijakan memerlukan pertimbangan multi-dimensi
4. Evaluasi dan monev membutuhkan partisipasi ilmuwan lokal
5. Semua keputusan harus didasarkan pada rekomendasi yang bisa segera diaplikasikan

Tiga persyaratan Social Distancing